Harus Ditangani Serius, A Terlapor Dugaan Penguasaan Hutan Tanpa Izin di Pujananting

BARRU - Sejak beberapa tahun lamanya ada hal yang tidak banyak diketahui orang di wilayah kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru terkait Mafia tanah.

Salah satunya saat ini terlapor inisial 'A' di Polsek Pujananting, Ia terlapor adanya dugaan hal berniat menguasai hak atas tanah yang notabene diatas lahan hutan lindung atau kata lain penguasaan hutan tanpa izin dari pihak dinas kehutanan daerah ataupun provinsi Sulawesi Selatan.

Baca juga: Taufik Basari: Revisi UU Narkotika Fokus Tindak Hukum Bandar

Hal itu benarkan oleh pihak kepolisian Polsek Pujananting melalui Kanit Reskrim Aiptu Rahman Nur pada Sabtu (19/08/2023).

"Ada sementara penyelidikan, " tulis Rahman via WhatsApp ke media ini.

Baca juga: Polda Metro Jaya Disoroti President PERADRI atas Dugaan Pemerasan Kepada Pengusaha Kecil

Dalam laporan resminya pada hari Jumat (18/08/2023) "A" terlapor atas dugaan penguasaan hutan lindung tanpa izin.

"Benar bahwa pada hari ini, tanggal, bulan, tahun tersebut diatas telah terjadi dugaan tindak pidana penguasaan hutan tanpa izin dimana pelaku membuat SPPT tanpa sepengetahuan pemerintah atau dinas kehutanan sehingga negara mengalami kerugian, " uraian singkat kejadian dalam laporan polisinya di Polsek Pujananting.

Baca juga: Habiburokhman Dukung Polri Maksimalisasi ‘Restorative Justice’

Dalam laporannya, ada dua saksi kuat yang kemungkinan mengetahui pasti kronologi terlapor.

Selain itu, aroma tercium ke awak media adanya beberapa orang yang sudah menjabat jabatan penting di kecamatan Pujananting menjadi seakan budaya tiba - tiba memiliki tanah tanpa ada surat akta jual beli atau tiba - tiba tanahnya ada di kecamatan Pujananting.

Baca juga: Pengacara Patra Respon Kamaruddin Giring Opini yang Rugikan PC

Diketahui saat ini kementrian ATR/BPN meminta kepada masyarakat agar melaporkan jika ada terjadi korban mafia tanah.

Melirik dari pernyataan itu, Pihak APH diminta agar serius menangani permasalahan ini karna didalamnya ada dugaan unsur mafia tanah.

Baca juga: Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

"APH Harus serius tangani laporan ini, " tutur pelapor inisial "D".

Penting diketahui hukum bagi para mafia tanah ada pada Pasal 263 KUHP ancaman bagi pelaku yang terbukti bersalah.

(Tim Investigasi JNI)